banner 728x250

ZOLA : PAK JOKOWI APRESIASI SIDAK DI RADEN MATTAHER

Foto: Gubernur Jambi, H.Zumi Zola,S.TP,MA usai mengikuti Pembukaan Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2017 oleh Presiden Republik Indonesia, bertempat di Hotel Lor-In, Kota Surakarta (Solo), Provinsi Jawa Tengah
judul gambar
 SOLO, JATENG, MEDIATRANSPARANCY.COM – Beberapa waktu lalu, Gubernur Jambi, H.Zumi Zola,S.TP,MA melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pelayanan kesehatan masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher Jambi.Sidak tersebut mendapat tanggapan yang sangat luas dari masyarakat, terutama dari para pengguna media sosial, baik dari masyarakat Provinsi Jambi maupun dari masyarakat luar Provinsi Jambi. Tidak sedikit masyarakat, terutama netizen yang mengkritik, namun sangat banyak pula masyarakat yang justru mendukung dan bahkan berterima kasih atas sidak yang dilakukan Gubernur Jambi tersebut.

Dalam berbagai kesempatan, Zola menegaskan bahwa tujuan, nawa, dan semangat sidak tersebut adalah untuk memperbaiki pelayanan di Rumah Sakit Raden Mattaher, yang selama ini sudah sangat banyak dikeluhkan oleh masyarakat Provinsi Jambi.

judul gambar

Sidak yang dilakukan oleh Zola tersebut ternyata tidak luput dari perhatian Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). Istana memberikan perhatian sekaligus mengapresiasi sidak yang dilakukan oleh Zola. Hal itu terungkap dalam pernyataan Zola usai mengikuti Pembukaan Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2017 oleh Presiden Republik Indonesia”, bertempat di Hotel Lor-In, Kota Surakarta (Solo), Provinsi Jawa Tengah, Senin (30/1) malam.

Tema rapat koordinasi tersebut adalah “Stabilitas dan Ketahanan Ekonomi dan Politik. “Dalam pertemuan tadi kita tentunya menyampaikan keluhan-keluhan secara global para gubernur yang kita hadapi di lapangan, tetapi lebih banyak tadi presiden menyampaikan arahan, bagaimana kita menjalankan tugas, dan tadi salah satu yang beliau titik beratkan itu adalah bagaimana kita memonitor program kerja, termasuk pelayanan kepada masyarakat. Tadi, sempat disebut, kalau kita pengontrol itu, apalagi yang berkenaan dengan pelayanan masyarakat, kita harus tega. Disebut tadi, diambil contoh adalah ketika melakukan sidak di Rumah Sakit Raden Mattaher Jambi, beliau menyebutkan itu, dan diapresiasi oleh beliau, beliau sebut, memang harus seperti itu, beliau bilang, kalau pelayanan masyarakat tidak baik, maka Gubernur berhak melakukan itu, sidak itu diapresiasi oleh Presiden,” ujar Zola.

“Saya, alhamdulillah, dengan beliau menyampaikan seperti itu, semakin menjadi penyemangat, baik untuk saya pribadi maupun untuk memimpin Provinsi Jambi, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam setiap pertemuan, beliau itu selalu menyampaikan, tingkatkan pelayanan masyarakat, lakukan monitoring, kalau tidak ada peningkatan, cepat dievaluasi, itu yang saya lakukan. Dan, alhamdulilllah, itu saya sampai ke beliau, dan beliau menyebut itu tadi,” lanjut Zola.

Zola menyatakan, dia sempat kaget ketika Presiden Jokowi menyebutkan sidak di Rumah Sakit Raden Mattaher. “Saya kaget beliau menyebutkan sidak di rumah sakit Raden Mattaher tersebut, yang berarti Pak Jokowi terus memantau perkembangan yang ada di setiap daerah. Tadi, untuk Provinsi Jambi, beliau fokus ke sidak di Rumah Sakit Raden Mattaher itu, beliau katakan, rumah sakit ini hubungannya dengan nyawa masyarakat, jadi harus diperhatikan betul, harus fokus betul. Ini semangat untuk membenahi, memperbaiki pelayanan. Pak Presiden juga memberikan dukungan, tinggal kita menyambut dengan suatu hal yang positif, yaitu kita tingkatkan kinerja kita, harus sepereti itu,” tegas Zola.

Zola mengatakan, beliau juga mencontohkan Lee-Kuan Yew di Singapura, yang tegas, mengecek semuanya, dan memang ketegasan itu sangat penting sekali. “Tentu, ada tahapannya, ditegur, kemudian kalau tidak bisa berubah juga, ya harus tegas,” tambah Zola.

Zola juga menyatakan, bagaimana Presiden Jokowi juga selalu menyampaikan bahwa ada pelayanan satu pintu, terpadu, jangan hanya namanya saja, tetapi memang harus betul-betul memberikan pelayanan terpadu, jangan ada pungli. “Dan kita benar-benar didorong, kalau ada tertangkap tangan, kita harus tegas, copot jabatannya, kita setuju, setuju, dan kita akan lalukan itu. Itu sudah mendapat arahan dari Pak Presiden, apalagi, kita tinggal lakukan saja,” jelas Zola.

Ketika ditanyakan apakah dalam pertemuan, para gubernur juga menyampaikan tentang honorer di SMA dan SMK seiring dengan peralihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi, Zola mengatakan bahwa para gubernur se Indonesia yang terhimpun dalam APPSI juga sudah menyampaikan itu kepada presiden, namun pembahasannya akan dilakukan lebih lanjut pada kesempatan lain dengan menghadirkan menteri yang bersangkutan, karena menyangkut teknis, dan direncanakan dibahas setelah Pilkada Serentak Tahun 2017.

“Kami sudah sampaikan, saya juga menyampaikan, saya pikir itu pasti masalah se Indonesia, dan sebelumnya dalam pertemuan khusus di Istana Kepresidenan beberapa waktu yang lalu, kami sudah sampaikan, dan tadi juga kami sampaikan lagi. Karena itu masalah teknis, menterinya harus hadir. Nanti, setelah Pilkada, para gubernur se Indonesia akan dikumpulkan lagi untuk membicarakan masalah ini,” tutur Zola.

“Selain itu, saya sudah menyampaikan masalah infrastruktur juga, nanti Kementerian PU akan dipanggil. Masalah pendidikan, masalah tenaga honorer, itu juga disampaikan setelah Pilkada, kita akan dikumpulkan lagi untuk membahasnya lebih detil,” pungkas Zola.

Lia/hms
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published.