Jambi, Mediatransparancy.com – Gubernur Jambi H. Zumi Zola Zulkifli, S.PT, MA dengan didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi H. Ridham Priskap serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Muslim Rizal menyerahkan Buku Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Provinsi Jambi kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi bertempat di ruang kerja Kepala Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Kamis, (31/03).
Penyampaian laporan LKPJ Provinsi Jambi langsung diserahkan oleh Gubernur Jambi Zumi Zola Kepada kepala BPK perwakilan Provinsi Jambi Eliza.
Kepada awak media Zola menyampaikan, ini merupakan laporan Pemerintah Provinsi Jambi kepada BPK perwakilan Jambi dan nantinya BPK akan turun untuk mengaudit seluruh laporan ini. “Untuk itu beberapa hari kedepannya BPK perwakilan Jambi akan ada pemeriksaan disetiap dinas dan instansi dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi, untuk itu Saya minta kepada Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala SKPD lainnya untuk ikut terlibat langsung mendampingi selama pemeriksaan berlangsung,” ucap Gubernur.
Selain itu Gubernur Zola juga menghimbau seluruh kepala SKPD untuk tidak meninggalkan tempat selama ada pemeriksaan, namun bila ada urusan dinas yang sangat penting dan tidak dapat ditinggalkan harus seizin dirinya. “Saya himbau kepada seluruh kepala SKPD untuk mendampingi selama ada pemeriksaan ini, bagi kepala SKPD yang dinas keluar harus se izin Saya,” himbau Zola.
“Kita harus mendukung pemeriksaan dari BPK ini dengan penuh keseriusan dengan harapan Wajar Tanpa pengecualian (WTP) bisa kita pertahankan, walaupun ada catatan-catatan yang harus kita tanggapi sangat serius diantaranya kantor samsat dan adalagi dibeberapa SKPD tertentu,” Sambung Zola.
Pada kesempatan ini Gubernur Zola mengajak seluruh kepala SKPD untuk fokus terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dengan harapan WTP bisa dipertahankan.
Orang Nomor Satu di Provinsi Jambi ini juga menambahkan, memang ada masalah aset yang perlu diperbaiki, “Aset inikan setiap tahunnya bertambah, jadi ini perlu juga ada penjelasan. Aset Provinsi Jambi yang tersebardi Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi semuanya perlu pendataan yang jelas dan penanggung jawabnya SKPD mana,” tambah Zola.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Muslim Rizal menyampaikan, ada beberapa temuan pemeriksaan BPK tahun lalu. “Sebagian besar sudah kita tindak lanjuti dan sudah diselesaikan, contohnya sertifikat tanah, sebagian besar sudah selesai,” jelas Muslim. (hms/mt)
