CARUT MARUT NEGERIKU?

Oleh: Kadiman Pakpahan (mr.dreamer)

JAKARTA, MediaTransparancy.com |Sepintas, kita mengenang masa lalu dengan perspektif yang unik. Di era 90-an, suara publik membahana menuntut perubahan karena rezim Orde Baru dianggap sarat dengan praktik KKN yang membabi buta. Namun, ada satu realitas yang tak bisa dipungkiri: negara saat itu masih terkelola dengan tertib—setidaknya, pemerintah memiliki kendali yang kuat terhadap stabilitas harga kebutuhan pokok.

Kejenuhan pun muncul. Rezim tersebut dianggap melenceng dari amanat penderitaan rakyat (Ampera). Hampir seluruh lapisan masyarakat mendesak agar kekuasaan tersebut segera berakhir. Di tengah situasi ekonomi yang kian tidak kondusif, jargon “Reformasi” hadir sebagai angin segar, sebuah harapan baru untuk meruntuhkan tatanan yang dianggap merusak sendi-sendi bangsa.

Sebelum kekuasaan itu benar-benar runtuh, sang penguasa sempat melontarkan pertanyaan reflektif yang hingga kini terasa bagaikan nubuat: “Apakah kalau saya mundur, negeri ini keadaannya akan jauh lebih baik?” Pertanyaan itu mengambang, menyambut era baru yang lahir dengan pekik “Reformasi!” yang menggema ke seantero dunia.

Namun, sejarah kemudian mencatat ironi. Para aktor yang mengaku reformis justru sibuk menyusun agenda untuk mengisi “pundi-pundi” kekuasaan. Saya, yang sempat menjadi bagian dari arus perubahan itu, terpaksa berhenti sejenak untuk merenung: “Adakah di antara kita yang benar-benar layak menggantikan mereka yang dulu kita singkirkan?”

Setelah beberapa dekade berlalu, kenyataannya jauh panggang dari api. Ruang-ruang reformasi diisi oleh orang-orang yang dulu berlagak seperti malaikat, namun kini mengelola negara bak proyek uji coba pribadi. Negara seolah menjadi milik segelintir penguasa. Akar rumput kini hanya penonton setia adegan demi adegan yang sarat narasi normatif, di mana janji-janji manis selalu didaur ulang seolah tak pernah beranjak dari masa kampanye. Kepentingan penguasa dan pebisnis kini menyatu, menciptakan gesekan panas yang membuat wajah negeri ini tampak semakin carut-marut.

Akar Masalah: Mengapa Negeri Ini Terpuruk?

Keterpurukan pengelolaan bangsa ini tidak berdiri sendiri. Ia berakar pada cara berpikir yang keliru, dominasi modal, ego birokrasi, hingga krisis mentalitas masyarakat itu sendiri:

1. Jebakan Normatif: Pemerintah terlalu terjebak dalam pendekatan administratif yang kaku. Energi bangsa habis untuk formalitas dan rutinitas birokrasi, bukan untuk inovasi substansial. Sistem hukum kita cenderung menghukum kesalahan administratif setara dengan korupsi, sehingga pejabat lebih memilih “aman” daripada mengambil langkah terobosan (out of the box).

2. Dominasi Financial Capital: Sistem politik kita telah menjebak para calon pemimpin. Pemujaan terhadap modal finansial jauh mengalahkan nilai sosial. Akibatnya, pemimpin yang lahir sering kali tersandera oleh kepentingan donor politik, bukan oleh keinginan melayani rakyat.

3. Krisis Mindset (Isi Perut vs Isi Kepala): Masyarakat kita terjebak dalam orientasi “isi perut”—fokus pada konsumsi instan dan kepuasan jangka pendek—dibandingkan “isi kepala” yang menuntut investasi intelektual dan literasi. Tanpa revolusi mental, kontrol publik terhadap tata kelola negara akan terus melemah.

4. Birokrasi Desa yang Apatis: Pada level akar rumput, institusi pelayanan publik masih jauh dari profesional. Aparatur yang bekerja “semaunya” dan keengganan menggunakan teknologi digital untuk memangkas birokrasi yang berbelit, membuat rakyat kecil selalu menjadi korban.

Hilangnya Sifat Negarawan

Carut-marutnya negeri ini adalah cerminan dari hilangnya sosok negarawan di kursi kepemimpinan:

• Pragmatisme Menyingkirkan Integritas: Banyak pemimpin saat ini terjebak dalam pola pikir oportunis. Keputusan politik yang diambil hanya untuk meredam riak kegundahan warga dalam jangka pendek, bukan keputusan berani yang membangun fondasi bangsa untuk masa depan.

• Sindrom “Pengemis Kekuasaan”: Jabatan kini dikejar hanya untuk melengkapi prestise pribadi setelah mereka memiliki harta atau gelar. Kekuasaan tidak lagi dijalankan sebagai amanah, melainkan sebagai sarana memuaskan ego.

• Absennya Etika dan Moralitas: Seorang negarawan sejati menjadikan etika sebagai kompas kebijakan. Namun, saat ini kita melihat integritas runtuh demi kepentingan kelompok. Maraknya perilaku koruptif, gaya hidup hedonis yang dipamerkan di media sosial, bukan hanya melukai rasa keadilan, tetapi juga mengkhianati perjuangan mereka yang telah berkorban demi tegaknya NKRI.

Pertanyaan besar yang patut kita renungkan bersama di tengah kondisi ini adalah: Akankah kita membiarkan negeri ini terus kehilangan nakhoda yang sesungguhnya?