banner 728x250

Advokat Jhon SE Panggabean : Pelaksanaan Hukum Seiring Dengan Perubahan Zaman Semua Sama Dihadapan Hukum

  • Share
Foto/MT: Advokat Jhon SE Panggabean

JAKARTA, MEDIA TRANSPARANCY – Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, oleh karena itu setiap orang tanpa membedakan keyakinan, agama, suku, bangsa, golongan dan kedudukannya wajib tunduk serta menjunjung tinggi hukum demi tegaknya keadilan, kebenaran bagi setiap orang guna melindungi dan mempertahankan hak-hak asasi manusia yang sesuai dengan harkat dan martabatnya. Hal itu dikatakan Advokat Jhon SE Panggabean SH MH, menyikapi praktek pelaksanaan hukum seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman.

Jhon SE Panggabean yang juga ketua Masyarakat Peduli Hukum Indonesia (MAPHI) itu menyampaikan, di dalam konsideran Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada huruf a, berbunyi Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan. Sehingga dapat diartikan bahwa, NKRI merupakan Negara Hukum berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, dengan jelas juga dinyatakan negara menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan tanpa kecuali wajib menjunjung tinggi hukum.

judul gambar

Oleh karena NKRI menganut asas legalitas berlandaskan undang-undang dan supremasi hukum maka, semua warga negara baik aparat penegak hukum maupun masyarakat, tidak dibenarkan bertindak sewenang wenang di luar hukum. “Kedudukannya sebagai warga negara Indonesia yang sama derajat dihadapan hukum, maka masyarakat mempunyai perlindungan hukum yang sama dan mendapatkan perlakuan keadilan yang sama dihadapan hukum”, ucapnya 12/6/2021.

Menurut Jhon SE Panggabean, pengertian hukum secara umum adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara sesama dalam masyarakat yang mempunyai sifat memaksa dan mengikat bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman. Adapun aturan hukum itu berbentuk undang-undang yang disusun,dirumuskan dan disahkan lembaga Legislatif dan Eksekutif serta diberlakukan sejak diundangkan dan diberlakukan bagi seluruh masyarakat berlandaskan asas hukum, bahwa semua sama dihadapan hukum (equality before the law), ungkapnya.

Masih menurut Jhon SE Panggabean, Hukum di Indonesia secara umum terbagi dua bagian yakni; hukum Publik yang mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum ( Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, Hukum Internasional ) dan Hukum Privat yang mengatur hubungan antara perseorangan atau kepentingan perseorangan ( Hukum Perdata, Hukum Dagang ). Dalam menegakkan hukum itu Negara memberikan tugas dan wewenang kepada lembaga Yudikatif yakni Mahkamah Agung dengan Peradilan dibawahnya untuk mengadili semua pelanggaran hukum, misalnya dalam bidang Hukum Pidana yang diawali dari Penyidikan oleh Kepolisian atau Kejaksaan sampai proses pemeriksaan di Pengadilan, demikian juga dibidang Perdata sejak gugatan diajukan di Pengadilan Negeri sampai putusan Kasasi di Mahkamah Agung, ujar Jhon.

Perbandingan Penegakan Hukum Sebelum Reformasi Menurut Jhon SE Panggabean SH MH

Penegakkan hukum sebelum reformasi (zaman orde baru), menurut Jhon SE Panggabean, hukum cenderung menjadi instrumen bagi penguasa untuk melanggengkan dan melegitimasi kekuasaan, bahkan melindungi birokrasi dan eksekutif yang diduga korupsi. Saat itu sangat sulit untuk mendapatkan keadilan, bahkan kebebasan berpendapat yang dijamin dalam UUD 1945 atau memberikan pendapat atau kritikan kepada Penguasa adalah hal yang sangat mustahil. Sekalipun bagi media Massa (Pers) untuk memprotes atau pun mempertanyakan kebijakan tentang penegakan hukum justru dapat dituduh sebagai pelanggar hukum, bahkan proses hukum pun bisa ditabrak demi kepentingan politik, sebab penguasa saat itu dapat melakukan intervensi dalam penegakkan hukum yang kemudian lahirlah reformasi, kata Jhon.

Perubahan Penegakan Hukum Setelah Reformasi Menurut Jhon SE Panggabean SH MH

Awal reformasi dilaksanakan masyarakat dan pemerintah sama sama menginginkan agar penegakan hukum menjadi salah satu prioritas dilakukan. Bahkan saat reformasi ada slogan “Jadikan Hukum Menjadi Panglima” yang selalu didengungkan masyarakat yang peduli tentang penegakkan hukum untuk membangun bangsa ini dibidang ekonomi maupun hukum. Saat itu, agenda reformasi dibidang politik dan hukum adalah menjalankan pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta melaksanakan supremasi hukum dengan memberantas korupsi yang dianggap menghambat kemajuan di bidang ekonomi dan pembangunan.

Dalam mewujudkan agenda Reformasi di bidang hukum tersebut, maka berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuklah Lembaga pemberantasan korupsi yang dinamakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Diawal reformasi penegakan hukum baik dari sisi kuantitas (jumlah perkara) yang disidik atau diproses hingga ke tingkat pengadilan cukup signifikan perkembangannya. Demikian juga dari segi kualitas (bobot perkara) yang ditangani KPK juga signifikan. Dimana sebelum reformasi Gubernur atau Menteri setingkat Bupati ,tidak pernah tersentuh hukum dan tidak pernah dijadikan tersangka. Namun, sejak reformasi Bupati, Gubernur hingga Menteri bahkan Ketua Lembaga Peradilan (Ketua Mahkamah Konstitusi ) telah diproses dan bahkan telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) karena melakukan perbuatan korupsi.

Bahkan sepuluh tahun terakhir ini, justru beberapa oknum penegak hukum Polisi, Jaksa, Advokat dan Hakim serta anggota DPR, DPRD juga tersangkut perbuatan tercela dalam kasus korupsi atau suap menyuap dalam menjalankan tugasnya. Namun, seiring berjalannya waktu akhir-akhir ini slogan “Jadikan Hukum Menjadi Panglima” sudah tidak lagi kedengaran, padahal pencapaian cita-cita reformasi dalam penegakkan hukum masih sangat jauh dari harapan dan sebaliknya justru saat ini sangat banyak permasalahan hukum yang menjadi polemik di masyarakat.

Termasuk masalah di lembaga KPK yang dibentuk sejak awal merupakan lembaga yang kuat ( superbody ) dan independen bebas dari intervensi pihak manapun dalam pemberantasan korupsi. Sejak awal reformasi, KPK diharapkan mampu menegakkan hukum untuk memberantas korupsi. Namun sangat disayangkan kini KPK sibuk dengan masalah interen sehubungan dengan perubahan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN), pasca revisi undang-undang KPK yang menjadi pembahasan publik dan menjadi polemik. Apabila tidak segera diakhiri akan merugikan lembaga KPK itu sendiri dan akan menghambat upaya pemberantasan korupsi.

Keadaan atau Realita Penegakan hukum di Indonesia saat ini masih memerlukan para penegak-penegak hukum serta pejabat-pejabat yang mempunyai integritas moral yang tinggi dan berkomitmen mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi dan politik. Walaupun kondisi penegakkan hukum saat ini belum mencapai apa yang dicita-citakan reformasi, namun sebagai masyarakat Indonesia kita harus optimis dan bangkit dengan tetap semangat untuk memberikan kontribusi dalam penegakkan hukum, minimal perbuatan yang diawali dari diri sendiri dan tidak henti-hentinya menyuarakan hukum dan kebenaran.

Karena Tuhan cinta akan hukum dan keadilan serta penegakan hukum, sehingga mari kita memikirkan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum secara baik dan positif demi kepentingan bersama dalam membangun Bangsa dan Negara Republik Indonesia, tercinta ungkap Jhon SE Panggabean SH MH, Advokat Senior di Jakarta dan Ketua Masyarakat Peduli Hukum Indonesia (MPHI).

Penulis : P. Sianturi
judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *