JAKARTA, MediaTransparancy.com | Aroma busuk dugaan korupsi di tubuh Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta kembali menyengat. Pengadaan komputer dan meja tahun anggaran 2024 senilai lebih dari Rp 50 miliar kini menjadi sorotan tajam. Bukan hanya soal harga per unit yang dianggap “gila”, tapi muncul dugaan kuat bahwa proyek ini hanyalah proyek fiktif di atas kertas.
Harga “Langit” untuk Spesifikasi Misterius
Publik dibuat geleng-geleng kepala dengan kalkulasi matematis proyek ini. Bagaimana tidak? Disdik DKI menggelontorkan dana yang jika dirata-rata mencapai Rp 32 juta per unit komputer. Angka ini dinilai sangat fantastis dan tidak masuk akal untuk pengadaan massal di instansi pendidikan.
”Kita semua tahu untuk pintar itu mahal, tapi bukan berarti melakukan ‘pemahalan’ (mark-up). Ini uang rakyat, bukan uang pribadi pejabat,” tegas Sekjen LSM Gerakan Cinta Indonesia (GRACIA), Hisar Sihotang.
Proyek “Goib”: Kontraktor Mengaku Tak Tahu Menahu
Kejanggalan semakin memuncak saat tim investigasi menemukan fakta mencengangkan. Salah satu petinggi perusahaan yang tercatat sebagai pelaksana tender justru mengaku tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut.
Temuan ini memantik bom waktu: Ke mana larinya uang puluhan miliar tersebut jika kontraktornya saja merasa tidak bekerja? Indikasi proyek fiktif ini diperkuat dengan sikap para pejabat Disdik DKI yang mendadak “amnesia” dan tertutup rapat.
Tembok Aksi Tutup Mulut Pejabat Disdik
Sikap bungkam yang dipertontonkan jajaran elit Disdik DKI, mulai dari Kepala Dinas hingga Kasarpras, menimbulkan tanda tanya besar.
– Sekdis Disdik DKI (Budiono): Hanya berdalih barang sudah didistribusikan, namun mendadak bisu saat ditanya ke sekolah mana dan apa merek komputernya.
– Kasarpras Disdik (Efraim Sianturi): Memilih langkah “jurus seribu bayang” dengan tidak merespons konfirmasi sama sekali.
”Sederhana saja, kalau memang barangnya ada, sebutkan mereknya dan di sekolah mana barang itu sekarang? Kenapa harus berlindung di balik dalih rahasia? UU Keterbukaan Informasi Publik seolah tidak berlaku di kantor Disdik DKI,” tambah Hisar.
Meja “Macet”, Anggaran Menguap
Tak hanya komputer, deretan proyek pengadaan meja staf hingga meja kepala sekolah senilai miliaran rupiah tercatat dalam status “KONTRAK PPK MACET”.
Ketidakjelasan status ini semakin mempertegas adanya manajemen anggaran yang amburadul dan sarat kepentingan.
Desak Gubernur Pramono Anung Cuci Gudang
Kini, bola panas ada di tangan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. LSM GRACIA mendesak Gubernur untuk segera turun tangan menelisik kembali borok di Disdik DKI sebelum ini menjadi beban politik yang merusak citra pemerintahannya.
”Kami mendesak Gubernur Pramono Anung untuk mengusut tuntas. Jangan biarkan dunia pendidikan terus menjadi ‘ladang empuk’ untuk korupsi ria. Rakyat Jakarta berhak tahu uang mereka dipakai untuk mencerdaskan bangsa atau memperkaya oknum,” pungkas Hisar.
Akankah Gubernur Pramono berani membedah yang diduga “proyek gaib” ini, ataukah puluhan miliar uang rakyat Jakarta akan menguap begitu saja bersama komputer-komputer dugaan fiktif tersebut?
Penulis: As
