NIAS SELATAN, MediaTransparancy.com – Proyek Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA), Broncaptering, dan Sumur Dalam Terlindungi di Desa Hilizalootano Larono, Kecamatan Mazino, Kabupaten Nias Selatan, menuai sorotan tajam. Pasalnya, proyek bernilai Rp1,439,800,000 dari Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2025 tersebut hingga kini belum memancarkan air bersih untuk masyarakat sesuai yang diinginkan, kendati anggarannya telah cair hingga 90 persen.
Berdasarkan investigasi dan pemantauan di lokasi, fasilitas vital penyedia air bersih bagi warga Mazino ini berstatus tidak berfungsi dengan baik.
Selain gagal beroperasi, ditemukan dugaan kuat penyimpangan teknis: pengerjaan bangunan sumber air tidak optimal serta pemasangan jaringan pipa yang disinyalir asal-asalan dan menabrak standar teknis yang ditentukan.
Pekerjaan yang menyerap dana APBD/APBN miliaran rupiah ini dilaksanakan oleh kontraktor CV Bawoganowo Maju Jaya dengan pengawasan teknis dari CV Inama Karya Konsulindo di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nias Selatan.
Ketimpangan antara progres pencairan dana yang fantastis dengan kondisi riil di lapangan ini mengindikasikan adanya celah pengawasan yang longgar, atau bahkan dugaan pembiaran terhadap hasil pekerjaan yang tidak berkualitas.
Konfirmasi dan Tuntutan Transparansi
Guna menjamin asas cover both sides dan keterbukaan informasi publik, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan, Kasiaro Ndruru yang dikonfirmasi MediaTransparanc.com melalui Aplikasi Whatsapp tidak berkenan menjawab melalui aplikasi percakapan tersebut.
“Saya tidak bisa jawab melalui WA… Baiknya kalau ada waktu datang aj ke kantor y pak,” ujarnya, sambil menyebut kepanjangan menjawab lewat WA.
Adapun konfirmasi yang diajukan MediaTransparanc.com kepada Kadis PUPR Nias Selatan adalah:
1. Realisasi Anggaran vs Fisik: Dinas PUPR mendesak diungkapnya persentase resmi capaian fisik dibanding pencairan keuangan yang disinyalir telah menembus 90%, padahal fisik bangunan sama sekali belum dapat dimanfaatkan warga.
2. Kualitas Bangunan dan Pengawasan: Pertanyaan besar mengarah pada fungsi pengawasan CV Inama Karya Konsulindo dan Dinas PUPR atas ditemukannya dugaan konstruksi dan spesifikasi pipa yang tidak sesuai standar.
3. Kepastian Nasib Warga: Dinas PUPR dituntut membeberkan langkah konkret dan batas waktu penyelesaian agar krisis fasilitas air di Desa Hilizalootano Larono tidak dibiarkan menjadi ‘proyek siluman’.
4. Ketegasan Sanksi: Publik mendesak tindakan tegas berupa sanksi administratif, denda, hingga pembetulan/denda black list terhadap penyedia jasa (kontraktor dan konsultan pengawas) jika terbukti terjadi wanprestasi atau penyimpangan teknis.
Menanggapi dugaan mangkraknya Proyek Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA), Broncaptering, dan Sumur Dalam Terlindungi di Desa Hilizalootano Larono, Kecamatan Mazino, Kabupaten Nias Selatan senilai Rp 1,4 miliar tersebut, Sekien LSM Gerakan Cinta Indonesia (LSM GRACIA), Hisar Sihotang mengungkapkan, bahwa permasalahan tersebut terjadi akibat pengawasan yang bobrok.
“Logikanya sangat sederhana. Jika pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan dan diawasi dengan baik, hasil yang diperoleh pasti baik,” ungkapnya.
Sebaliknya, kata Hisar, jika dilakukan serampangan, hasilnya juga acakadul.
“Sebaliknya, jika pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan tersebut dilakukan serampangan dan berorientasi korup, hasilnya pasti bobrok,” katanya.
Atas hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut, Hisar meminta secara tegas untuk dilakukan pengusiran serta evaluasi secara menyeluruh.
“Atas hasil yang didapat dari uang rakyat Rp 1,4 miliar yang digelontorkan, kita meminta aparat hukum untuk melakukan pengusutan secara menyeluruh. Selain itu, kita juga mendesak Bupati dan Wakil Bupati Nisel unttuk mengevaluasi seluruh pejabat Dinas PUPR Nisel yang terkait langsung dengan proyek tersebut unttuk dievaluasi,” tuturnya.
Penulis: As
