banner 728x250

Ketua Pokja Bunda PAUD Aceh Timur Kawal Advokasi Wajib Belajar 13 Tahun

judul gambar

BANDA ACEH, MediaTransparancy.com | Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD Kabupaten Aceh Timur menghadiri agenda advokasi kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Aceh.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, pada 20–22 April 2026 ini bertujuan untuk memperkuat sinergi pemerintah daerah dalam mendukung program strategis nasional di bidang pendidikan.

Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari Kabid PAUD dan PNF, Kabid Pendidikan Dasar, perwakilan Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG), Disdukcapil, hingga jajaran Kementerian Agama dari seluruh kabupaten/kota di Aceh.

judul gambar

Mewakili Kepala BPMP Provinsi Aceh, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen, Hafis Mukhsin, M.Si., secara resmi membuka kegiatan tersebut. Dalam arahannya, Hafis menekankan bahwa akses pendidikan yang merata adalah tanggung jawab kolektif sebagai abdi negara.

“Ini sejalan dengan Asta Cita pembangunan nasional yang menempatkan SDM unggul sebagai prioritas. Kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun adalah langkah strategis untuk memastikan masyarakat Aceh mendapatkan pendidikan bermutu secara sistematis dan terintegrasi,” ujar Hafis.

Komitmen Aceh Timur

Ketua Pokja Bunda PAUD Aceh Timur, Ny. Bd. Erni Handayani T. Zainal, S.Keb., menyatakan kesiapannya untuk mengawal implementasi kebijakan tersebut di wilayahnya. Ia menilai advokasi ini sangat krusial sebagai landasan sosialisasi kepada masyarakat.

“Kami, dengan dukungan penuh dari Bunda PAUD Kabupaten Aceh Timur, Ny. Dr. Lismawani Iskandar Al-Farlaky, S.Pd., M.Ag., siap mendorong program ini agar berjalan maksimal di Aceh Timur,” kata Erni di sela-sela kegiatan.

Erni berharap, melalui forum ini, terbangun kesamaan persepsi di antara pemangku kepentingan agar tidak ada tumpang tindih kebijakan dalam pelaksanaannya di lapangan.

“Sinergi yang kuat adalah kunci. Kami optimis langkah ini akan mewujudkan generasi Aceh Timur yang lebih cerdas, unggul, dan sejahtera di masa depan,” pungkasnya.

(SR)

judul gambar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *