TOBA, MediaTransparancy.com – Semenjak tahun anggaran 2020 yang silam hingga tahun 2025, Pemerintah Desa Meranti Barat, Kabupaten Toba, Sumatera Utara memperoleh alokasi anggaran Dana Desa sebesar Rp 1.000.000.000 per tahun. Dari besaran jumlah alokasi Dana Desa tersebut, sebesar Rp 200.000.000 (20 persen-red) dialokasikan untuk keperluan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Namun faktanya, realisasi dana BLT untuk masyarakat Desa Meranti Barat terindikasi diselewengkan oleh para pejabat Pemerintah Desa Meranti Barat.
Data yang diperoleh MediaTransparancy.com, pada tahun anggaran 2021, realisasi BLT di Desa Meranti Barat adalah sebesar Rp 46.800.000 dengan jumlah penerima 13 KK, atau terdapat selisih sebesar Rp 153.200.000 dari jumlah dana BLT.
Sedangkan di tahun 2022, realisasi dana BLT di Desa Meranti Barat adalah sebesar Rp 43.800.000 dengan jumlah penerima 13 KK, atau terdapat selisih sebesar Rp 156.200.000.
Tahun anggaran 2023, realisasi dana BLT di Desa Meranti Barat adalah sebesar Rp 43.200.000 dengan jumlah penerima 12 KK, atau terdapat selisih sebesar Rp 156.800.000.
Tahun anggaran 2024, realisasi dana BLT di Desa Meranti Barat adalah sebesar Rp 43.200.000 dengan jumlah penerima 12 KK, atau terdapat selisih sebesar Rp 156.800.000.
Sementara itu, tahun anggaran 2025, realisasi dana BLT di Desa Meranti Barat adalah sebesar Rp 57.600.000 dengan jumlah penerima 16 KK, atau terdapat selisih sebesar Rp 142.400.000.
Total alokasi BLT di Desa Meranti Barat mulai tahun 2921 hingga 2025 adalah sebesar Rp 1.000.000.000.
Realisasi dana BLT di Desa Meranti Barat dari tahun 2021 hingga 2025 adalah sebesar Rp 234.600.000.
Sedangkan selisih atau kelebihan BLT di Desa Meranti Barat dari tahun 2021 hingga 2025 adalah sebesar Rp 745.600.000.
Aneh bin ajaib, jumlah selisih dana BLT tersebut semenjak 2021 hingga 2025 diduga tidak pernah dijadikan silpa. Tapi diduga kuat disalahgunakan oleh Kepala Desa Meranti Barat beserta kroninya.
Dugaan terjadinya korupsi dan penyalahgunaan jabatan dalam penyaluran dana BLT di Desa Meranti Barat tersebut telah dilaporkan oleh salah seorang warga ke Kejari Toba.
Sang pelapor kepada MediaTransparancy.com mengungkapkan, bahwa dugaan terjadinya korupsi dalam pengelolaan anggaran Dana Desa di Desa Meranti Barat sudah sangat parah.
“Prilaku koruptif terhadap Dana Desa oleh aparat desa di Desa Meranti Barat sudah sangat parah. Sebelumnya ada temuan korupsi yang menjadikan Kades Meranti Barat tersangka. Namun setelah kita melakukan telaah baru, ternyata ada dugaan korupsi yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Meranti Barat bersama kroninya yang jauh lebih besar,” ujarnya.
Dikatakannya, adanya laporan tambahan tersebut merupakan temuan baru.
“Ini temuan baru, tapi jauh lebih spektakuler, sehingga kita serahkan kepada Kejaksaan Negeri Toba untuk dilakukan pemeriksaan,” ungkapnya.
Dikatakan pelapor, masyarakat Desa Meranti Barat berharap dan meminta aparat hukum bertindak profesional.
“Masyarakat Desa Meranti Barat tidak berkehendak satu rupiah pun uang negara yang dialokasikan bagi kesejahteraan rakyat dikorupsi oleh aparat pemerintah desa terkait, sehingga masalah ini harus dilakukan pengusutan mendalam,” sebutnya.
Menanggapi adanya temuan baru dugaan korupsi dalam pengelolaan dana BLT di Desa Meranti Barat, Sekjen LSM Gerakan Cinta Indonesia (LSM GRACIA) menuding Kepala Desa Meranti Barat sebagai rampok.
“Saya tidak habis pikir, anggaran dana BLT yang oleh Pemerintah Pusat dialokasikan untuk kepentingan masyarakat masih disunat untuk kepentingan pribadi oknum tertentu,” katanya.
Dikatakannya, tempat yang pantas untuk seorang koruptor adalah penjara.
“Jangan biarkan para penindas masyarakat susah bebas berkeliaran di negeri ini. Tempat mereka yang sangat layak dan pantas adalah hidup dalam jeruji besi,” tuturnya.
Hisar pun berjanji akan mengawal proses pemeriksaan kasus dugaan korupsi dana BLT di Desa Meranti Barat tersebut.
“Kita akan kawal proses pemeriksaannya hingga tuntas,” pungkasnya.
Penulis: Redaksi
