SAMOSIR, MediaTransparancy.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Samosir pada Rabu (25/03/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung calon penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta rencana penanganan kawasan kumuh di Kecamatan Simanindo.
Kunjungan kerja tersebut membawa angin segar bagi masyarakat Samosir. Pada tahun anggaran 2026, sebanyak 556 unit rumah di wilayah tersebut dipastikan akan mendapatkan program bedah rumah melalui skema BSPS.
“Untuk Samosir, ada penambahan menjadi 556 unit bedah rumah pada tahun 2026. Ini kenaikan yang besar. Tahun ini anggaran ditingkatkan oleh Bapak Presiden, jadi penerimanya harus dicek dengan benar agar tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak,” ujar Maruarar.
Penataan Kawasan Kumuh dan Revitalisasi Rumah Adat
Tak hanya bedah rumah, kolaborasi antara Kementerian PKP dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir juga mencakup program penanganan kawasan kumuh seluas 41,80 hektare. Penataan ini tersebar di dua wilayah utama, yaitu:
– Desa Tomok: Seluas 29,86 hektare yang mencakup 12 perkampungan.
– Desa Tomok Parsaoran: Seluas 11,94 hektare yang mencakup 13 perkampungan.
Menariknya, dari total 556 unit BSPS yang dialokasikan, sebanyak 56 unit di antaranya dikhususkan untuk renovasi rumah adat Batak sesuai dengan usulan Bupati Samosir.
Saat meninjau kawasan Lumban Sinaga, Menteri PKP sempat berdialog dengan salah satu warga pemilik rumah adat, Rani Situmeang. Setelah melihat langsung kondisi hunian tersebut, Maruarar langsung menginstruksikan agar rumah adat itu segera direnovasi. Hal ini membuat Rani tak kuasa menahan haru dan menyampaikan rasa terima kasihnya.
“Negara hadir untuk memberikan rumah yang layak huni bagi masyarakat. Apalagi Samosir ini adalah daerah pariwisata, sehingga kelestarian rumah adat harus dijaga. Nanti bisa dipasang teknologi gentengnisasi untuk atapnya agar tidak terlalu panas,” tambah Maruarar.
Target Tuntas 3 Tahun dan Dorong Ekonomi Lokal
Berdasarkan data daerah, jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Samosir saat ini mencapai 3.080 unit. Namun, Maruarar optimistis masalah ini dapat dituntaskan dalam waktu dekat.
“Saya kira dalam tiga tahun bisa tuntas. Mengurus rakyat itu harus sepenuh hati. Bukan hanya membangun fisiknya, tetapi kita juga harus memikirkan dampak ekonominya bagi masyarakat,” tegasnya.
Program penataan kawasan kumuh ini akan meliputi pembangunan jalan lingkungan, drainase, septic tank, tembok penahan tanah, pemasangan paving block, penyediaan tempat sampah, penataan permukiman, hingga pemasangan lampu penerangan jalan. Pekerjaan fisik dijadwalkan mulai berjalan pada Mei 2026 dan diperkirakan akan menyerap sekitar 200 tenaga kerja lokal.
“Bapak Presiden meyakini program ini akan menggerakkan roda ekonomi daerah. Mulai dari pemilik toko bangunan (panglong), tukang, hingga buruh bangunan akan merasakan dampak ekonominya,” jelas Maruarar, sembari mengapresiasi Pemkab Samosir yang dinilai sangat responsif dan antusias.
Aksi Lingkungan di Danau Toba
Di sela-sela peninjauan perumahan, Menteri PKP juga menyempatkan diri melihat aksi pembersihan eceng gondok di Danau Toba yang digerakkan oleh komunitas Sabam Sirait Peduli.
Aksi lingkungan yang telah berjalan selama satu tahun lima bulan ini didanai oleh keluarga besar Maruarar Sirait, termasuk dalam memberikan upah sebesar Rp150 ribu per hari bagi warga lokal yang terlibat aktif.
“Kita sangat senang melihat anak-anak muda yang memiliki idealisme tinggi untuk merawat Danau Toba. Langkah seperti ini memerlukan kerja sama dan dukungan dari semua pihak,” ucapnya.
Apresiasi dan Kesiapan Pemkab Samosir
Merespons kunjungan tersebut, Bupati Samosir, Vandiko T. Gultom, menyampaikan apresiasi yang mendalam atas perhatian besar yang diberikan oleh Kementerian PKP.
“Kehadiran Bapak Menteri membawa dampak nyata bagi masyarakat Samosir, khususnya dalam pemenuhan rumah layak huni dan penataan kawasan permukiman yang memang sangat kami butuhkan,” kata Vandiko.
Vandiko menegaskan bahwa Pemkab Samosir siap mengawal dan mendukung penuh seluruh program ini agar berjalan lancar, tepat waktu, dan tepat sasaran.
“Kami berkomitmen memastikan akurasi data penerima manfaat agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat. Kami berharap program ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup warga, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta memperkuat sektor pariwisata di Samosir,” pungkasnya.
Penulis: Saut M Stg
