JAKARTA, mediatransparancy.com – Kesempatan yang diberikan Pemprov DKI Jakarta untuk seluruh warga masyarakat DKI akan posisi PJLP itu kadang membuat kesewenangan politik dan alih-alih pengaruh suatu oknum pemangku jabatan, hingga kesempatan ini menjadi terkesan prioritas bila mana ada titipan dari pejabat ataupun anggota dewan.
Dugaan terjadinya intervensi dalam perekrutan PJLP oleh orang berpengaruh di DKI Jakarta terlihat pada saat penerimaan PJLP di Dinas Perhubungan DKI di Pelabuhan Kali Adem, Jakarta Utara pada tanggal 13 Desember 2022 kemarin.
Di kantor Dinas Perhubungan Pelabuhan Penyeberangan tersebut terlihat seorang oknum anggota dewan yang diduga berasal dari Komisi D DPRD DKI berinisial MI menyambangi kantor Dishub untuk mengawal warga “pemilihnya” melamar sebagai PJLP
Terlihat awak media, oknum anggota dewan ini mengawal orang bawaannya agar bisa diterima sebagai PJLP oleh UPPD Dinas Perhubungan di Kali Adem.
Salah satu anggota Dishub yang minta identitasnya dirahasiakan membenarkan kalau ada anggota legislatif yang telah berkunjung ke Pelabuhan Penyeberangan Kali Adem.
“Iya, tadi sore sekitar pukul 17.00 ada anggota dewan ke sini, dan sudah pergi lagi lepas magrib tadi,” terangnya.
Sementara itu Ketua LMK Pulau Kelapa yang dimintai komentarnya seputar perekrutan PJLP tersebut menyampaikan uneg-unegnya.
“Iya, disini warga susah sekali mendapatkan kesempatan menjadi pegawai PJLP dibagian mana pun kalau tak ada orang dalam atau orang tersohor. Berapa kali warga mengadu ke saya sebagai LMK soal ini, hampir setiap penerimaan PJLP tidak ada kesempatan buat warga yang tak punya back-up orang tertentu tidak akan bisa masuk,” ungkapnya.
Dirinya menyayangkan program Pemerintah Jakarta hanya untuk orang tertentu saja.
“Sangat disayangkan, program penerimaan PJLP dari pemerintah hanya untuk segelintir orang yang punya kepentingan saja. Harapan kami adalah, pemerintah dalam hal ini segera turun ke lapangan melihat dan mengoreksi langsung ke dinas-dinas terkait dimana lapangan pekerjaan PJLP bisa juga dirasakan oleh orang banyak, agar tidak ada kecemburuan sosial,” sebutnya.
Penerimaan PJLP UPPD Dinas Perhubungan di indikasi ada intervensi dari oknum anggota DPRD DKI Jakarta, sampai-sampai harus turun langsung untuk ngawal berkas pendafatar PJLP tim suksesnya. Ida
