JAKARTA, MEDIA TRANSPARANCY – Polemik mengenai pembangunan sumur resapan di DKI Jakarta hingga saat ini tak kunjung reda. Setelah ramai terkait efektif tidaknya sumur resapan mengatasi persoalan banjir, serta pembangunan sumur resapan diatas trotoar, spesifikasi teknis pembangunan sumur resapan kini menjadi sorotan.
Pasalnya, akibat kurangnya pengawasan yang dilakukan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI, pembangunan sumur resapan dilaksanakan asal jadi.
Pantauan Media Transparancy dibeberapa titik lokasi di wilayah Jakarta Selatan, ditemukan pembangunan sumur resapan yang jauh dari kata sempurna.
Seperti contoh, pembangunan sumur resapan di Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Ada sumur resapan dibangun dibawah permukaan aspal, ada yang diatas permukaan aspal.
Hal ini mengakibatkan tidak hanya merusak estetika jalan yang tadinya sudah cukup baik, tetapi juga mengganggu kenyamanan berkendara.
Akibat maraknya sorotan Media, pejabat Kepala Dinas SDA DKI memerintahkan jajarannya untuk melakukan perbaikan.
Namun sayang, kesalahan konstruksi awal yang justru dibiarkan tidak menyelesaikan permasalahan. Perbaikan yang dilakukan tidak mampu menutupi lubang yang ada akibat adanya sumur resapan.
Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Yusmada Faisal, Sekdis SDA, Dudi Gardesi, Kepala Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih Dinas SDA DKI, Ahmad Saiful yang dikonfirmasi lebih memilih bungkam.
Ketua Umum LSM Gerakan Cinta Indonesia (Gracia), Hisar Sihotang yang dimintai komentarnya berujar, bahwa biang kerok amburadulnya pembangunan sumur resapan di DKI akibat minimnya pengawasan.
“Amburadulnya pembangunan sumur resapan di DKI karena pengawasan yang loyo. Program ini akan berjalan dengan baik, dan hasilnya akan lebih memuaskan jika pengawasan baik,” ujarnya.
Dikatakannya, pejabat Dinas SDA DKI hanya sibuk bersosialisasi dan mengejar target, mutu pekerjaan diabaikan.
“Mereka hanya sibuk bersosialisasi bahwa sumur resapan efektif menangani banjir, sibuk mengejar target, tapi pengawasan mutu pekerjaan terabaikan, sehingga hasilnya acakadul,” ungkapnya.
Hisar menambahkan, program sumur resapan ala Gubernur Anis ini diyakini akan mampu meminimalisir persoalan banjir di DKI.
“Program Gubernur Anis ini bisa efentif atasi banjir, syaratnya, diprogram dengan baik, dikerjakan dengan baik, diawasi dengan baik, pasti berhasil dengan baik,” katanya.
Ditambahkan Hisar, buruknya mutu pekerjaan pembangunan sumur resapan di Jaksel terindikasi karena korupsi.
“Buruknya mutu pekerjaan sumur resapan di Jaksel terindikasi karena korupsi. Sebab, semua ada anggarannya. Jika diawasi dengan baik, dikerjakan dengan baik, hasilnya pasti baik,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono menyebutkan, sumur resapan tidak efektif atasi banjir.
“Jika sumur resapan dipergunakan untuk mengatasi banjir, sangat tidak efektif,” sebutnya.
Dikatakannya, program tersebut hanya menghamburkan uang rakyat. “Program yang menurut saya hanya menghambur-hamburkan uang rakyat,” katanya.
Gembong mengatakan, sumur resapan bisa digunakan untuk memperbanyak cadangan air jika musim kemarau. “Namun kalau sumur resapan digunakan untuk memperbanyak cadangan air ketika musim kemarau saya setuju,” ungkapnya.
Dirinya menyampaikan, bahwa program tersebut tidak sebanding dengan alokasi anggaran yang dikeluarkan.
“Program itu tidak sebanding dengan alokasi anggaran yang sangat besar. Untuk tahun 2021 sumur resapan menelan anggaran sebesar Rp 416 milyar,” paparnya.
Wawalkot Jaksel Pilih “Cuek”
Sikap berbeda dipertontonkan Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan, Isnawa Adji yang dimintai komentarnya seputar pembangunan sumur resapan yang amburadul di wilayah pimpinannya tersebut. Wakil Walikota Jaksel ini lebih memilih “cuek” dan hanya membaca konfirmasi Media Transparancy.
Pada pemberitaan sebelumnya, Isnawa Adji menyebutkan, bahwa sumur resapan efektif mengatasi banjir. Namun ketika ditanya seputar buruknya pekerjaan pembangunan sumur resapan di wilayahnya, Isnawa selalu menghindar bahwa itu pekerjaan Dinas SDA DKI. Anggiat
